Sebelum menjawab pertanyaan Saudara, yang perlu dipastikan adalah:
Apakah dalam perkawinan antara suami istri tersebut sebelum dilakukan perkawinan telah dibuat Perjanjian Kawin yang berisi tentang pemisahaan harta antara suami dan istri?
Jika sebelum
perkawinan telah dibuat perjanjian kawin yang intinya memisahkan
seluruh harta bawaan dan harta perolehan antara suami istri tersebut,
maka ketika perceraian terjadi, masing-masing suami/istri
tersebut hanya memperoleh harta yang terdaftar atas nama mereka. Karena
tidak dikenal istilah harta bersama atau istilah awamnya “harta gono
gini”.
Dengan demikian, dalam kasus tersebut, sang suami tidak berhak terhadap deviden dari usaha tersebut, juga terhadap harta lainnya yang menjadi milik istri, begitu juga sebaliknya.
Namun, apabila di antara suami istri tersebut tidak pernah dibuat Perjanjian Kawin, maka berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhitung sejak perkawinan terjadi, demi hukum terjadilah percampuran harta di antara keduanya (jika perkawinan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan - “UU Perkawinan”).
Akibatnya harta istri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya. Inilah yang disebut sebagai harta bersama. Terhadap harta bersama, jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata antara suami dan istri.
Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan
dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh
pasangan suami/istri tersebut selama mereka masih terikat dalam
perkawinan.
Sedikit berbeda dengan pengaturan sebelum berlakunya UU Perkawinan, setelah berlakunya UU Perkawinan, tentang harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan.Yang
berbeda adalah bagian harta yang mana yang menjadi harta bersama. Dalam
KUHPerdata, semua harta suami dan istri menjadi harta bersama. Dalam UU
Perkawinan, yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri.
Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masig sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Oleh
karena itu, jika investasi (harta) tersebut diperoleh dalam perkawinan,
maka menjadi harta bersama yang harus dibagi antara suami dan istri
dalam hal terjadi perceraian (Pasal 37 UU Perkawinan).
Demikian, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
